PRINGSEWU (ISN) – Program Makan Bergizi Gratis – MBG di Kabupaten Pringsewu propinsi lampung masih menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah menyediakan makanan bergizi untuk siswa, pengawasan terhadap operasional dapur MBG dinilai masih lemah.
Hal itu disampaikan salah satu staf *Dinas Lingkungan Hidup – DLH Kabupaten Pringsewu,Izin Otomatis, Pengawasan Setelah Ada Pelanggaran
Menurut Sigit, seluruh perizinan dapur MBG saat ini diproses melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – DPMPTSP Kabupaten Pringsewu yang terintegrasi di MPP menggunakan sistem OSS.
“Pengurusannya lewat DPMPTSP di MPP. Sistemnya OSS, jadi izinnya akan keluar otomatis,” ujar Sigit.
Ia menegaskan, DLH baru akan turun tangan jika ada pelanggaran.
“Pihak DLH hanya akan menindaklanjuti jika ada pelanggaran. Itu adalah salah satu titik lemahnya pengawasan DLH, karena salah dulu baru bertindak. Dan jika salah tidak ditemui, berarti pihak dapur akan aman-aman saja,
Pernyataan tersebut diperkuat dengan kondisi di lapangan. Sigit menyebut saat ini masih banyak dapur MBG yang diduga melakukan pelanggaran.
“Sementara saat ini banyak dapur yang melakukan pelanggaran. Bahkan Bupatipun pernah melakukan sidak di salah satu dapur dan ditemui banyak kesalahan yang fatal.
Meski tidak merinci lokasi dapur yang disidak, temuan Bupati tersebut menunjukkan adanya persoalan serius mulai dari kebersihan, pengelolaan limbah, hingga kelayakan konsumsi.
Sigit juga menjelaskan status pengelola dapur MBG. “Memang memakai anggaran negara, tapi perusahaan yang mengelola adalah swasta. Jadi kami perlakukan sebagai wirausaha. Tetap wajib punya SPPL dan taat aturan lingkungan,” jelasnya.
Dengan maraknya temuan pelanggaran, sejumlah pihak mendesak Pemkab Pringsewu untuk tidak hanya mengandalkan sistem pengawasan reaktif. Sidak rutin, uji sampel makanan.
